“The Green Hilton Agreement” ( Perjanjian Jenewa )

“The Green Hilton Agreement”. Sebuah perjanjian Soekarno - John F Kennedy tahun 1963 yang berisi harta Rakyat Indonesia berupa 57.150 ton batang emas murni (setara Rp. 31.718 Trilyun). Harta yang kalau orang Indonesia biasa menyebutnya adalah harta revolusi. Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika Serikat. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno lewat diplomasi yang luar biasa. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni..! Harganya kalau di rupiah kan sangat fantastik yaitu Rp. 31.718 Trilyun.

Harta tersebut merupakan harta peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu yang kemudian di wariskan kepada sejumlah kerajaan-kerajaan Islam pada waktu zaman penjajahan Belanda atau VOC. Melalui monopoli yang luar biasa serta pemaksaan dan perampasan pihak VOC dan Belanda akhirnya mendapatkan harta yang luar biasa tersebut. Ketika pada perang dunia ke 2 dimana pihak Belanda di Invasi oleh Pihak Jerman serta merta harta yang luar biasa banyak tersebut akhirnya pindah dan di alihkan ke gudang-gudang harta Jerman. Dan ketika Jerman kalah perang dari Amerika Serikat yang bekerjasama dengan pihak sekutu maka secara otomatis harta tersebut pindah kepemilikan menjadi milik Amerika Serikat

    Dengan harta tersebut Amerika Serikat menguasai keuangan dunia dengan mendirikan IMF World Bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan harta tersebut bangsa Amerika memaksakan dollar nya menjadi mata uang dunia. Dengan harta tersebut Amerika mencetak uang dollarnya dengan “sak enak udele” yang berguna untuk pembangunan-pembangunan negaranya, pembangunan industrialisasinya dan pembangunan militernya hingga menjadi negara adidaya dunia. Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan “harta rakyat Indonesia”. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika. Kekalahan diplomasi keuangan Amerika terhadap Indonesia.

    Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status kolateral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Pada bulan April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setara 48.577 ton emas..! Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali lipat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Iya pajak dari negara manapun termasuk negara Amerika sebagai tempat penyimpanannya.

    Hal tersebut mengundang para Konglomerat dunia untuk menyimpan hartanya di Heritage Foundation karena yang tak tersentuh pajak tersebut. Diantaranya Donald Trumph, Raja Yordania dan Raja Maroko. Disamping harta rakyat Indonesia di Heritage Foundation tersebut ada pula harta Kerajaan Turki yang pada awal abad 20 mulai terjadi revolusi yang dilakukan Kemal Atturk dan juga pendudukan bangsa-bangsa lain selama perang dunia ke 1 dan 2.Pada tahun 2008 pihak Turki pernah meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mencairkan harta di Heritage Foundation namun tidak di gubris Pemerintahan Indonesia di karenakan ketidaktahuan atau kemalasan. Sehingga sampai saat ini pun harta tersebut masih milik rakyat Indonesia sebagai pemilik sah. Bukan milik pemerintah Indonesia.

    Hal tersebut didasarkan bagaimana Soekarno tidak menandatangani dokumen tersebut tanpa stempel garuda. bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, suatu saat kelak. Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan di bagian bawahnya tertera tandatangan Soekarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse”.

    Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang Partai Komunis Indonesia atau PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.

    Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama siapapun. Sebab setelah 1963 itu, pemilik harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia ber-passport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun fantastis, rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar..!

    Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankan akan memberikan Bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa namanya tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

    Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banyak menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta yang luar biasa banyak ini benar-benar ada.

    Kisah sedih itu terjadi. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tahu, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tandatangan SBY dalam sebuah memorandum G-20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan dan taktik diplomatik yang luar biasa. Mengapa? Karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia. Krisis menghancurkan ekonomi mapan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

    Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihatkan dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia.

    Barangkali inilah kesalahan terbesar kita yang tidak pernah belajar sejarah, kebodohan dalam mengarsip dokumen negara, yang kurang mempercayai hal-hal yang memang menunjukkan bangsa kita adalah bangsa besar. Mengapa rakyat dan pemerintah tidak pernah percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan yang di anugerahkan kekayaan alam yang luar biasa, hanya karena kesungguhan kita dan kurangnya rasa bersyukur kita, separah kah itu kah kita…???

Sumber :
randi-isk.blogspot.com